Pemerintah telah menaikkan harga BBM subsidi dan non subsidi. Kebijakan itu merugikan dan memberatkan jasa rental atau persewaan mobil.
Ketua DPD Asperda Jatim Totok Purwadi mengatakan pihaknya sangat terdampak perihal kenaikan BBM itu. Menurutnya, perlu adanya kesepakatan bersama berapa besaran yang memang harus disikapi.
Dalam hal ini, pihaknya sepakat tarif rental mobil self drive dan pelayanan atau armada dan jasa driver tidak ada kenaikan. Meski begitu, pihaknya mengikuti dan menyesuaikan dengan BBM.
“Kenaikan di kami antara range 18 sampai 20%, itu untuk pembelian BBM saja, bukan sewa armada dan driver,” kata Totok saat dikonfirmasi detikJatim, Kamis (8/9/2022).
Totok menjelaskan kenaikan yang dimaksud bukan harga atau tarif sewa mobil. Ia kembali mempertegas, hanya untuk biaya pembelian BBM.
“Misalnya, menggunakan paket All In (mobil, BBM, pengemudi, dan lain-lain), kami sesuaikan sampai dengan Rp 100.000 dari harga awal. Kami juga memperhatikan dan mendengar daya beli serta keluhan masyarakat pengguna transportasi, terutama yang tidak memberatkan masyarakat, untuk itu kenaikan harga bukan rental mobilnya tapi untuk kenaikan BBM,” ujarnya.
Ihwal dampak secara langsung, Totok mengamini hal itu. Menurutnya, sebelum kenaikan BBM pada bulan-bulan sebelumnya, okupansi sewa kendaraan di atas 80%. Namun, pasca kenaikan BBM, justru merosot.
Namun, ia tak menjelaskan secara detail perihal tersebut lantaran belum terekapitulasi secara rinci. “Sekarang (pasca kenaikan BBM) cukup terasa. Jadi, masyarakat pengguna transportasi harus menghitung budget ulang,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Wakil ketua Asperda Jatim, Yanuar Prawira. Menurutnya, pasca kenaikan BBM, harga sparepart kendaraan juga terimbas. Pun dengan biaya pemeliharaan kendaraan seluruh armada yang dimiliki.
Maka dari itu, pihaknya ingin adanya kuota atau keringanan khusus untuk mobil rental. Menurutnya, pembelian BBM bagi para pengusaha rental perlu dibedakan.
“Memang, mobil-mobil yang disediakan tidak hanga CC kecil, ada yang CC besar dan menurut ketentuan pemerintah tidak boleh membeli BBM subsidi. Harapan kami, bisa turut serta menikmati subsidi untuk kendaraan-kendaraan kami, baik yang dibawah 2.000 (CC) mau pun diatasnya, agar kami ini kan juga membantu pemerintah dalam hal memberikan pelayanan jasa transportasi yang aman murah dan ekonomis,” katanya.
Yanuar menyatakan, end user atau penyewa lah yang dikenakan biaya atau kenaikan hingga 20%. Menurutnya, kenaikan itu tidak bisa terlalu tinggi lantaran berisiko pada konsumen.
“Kalau terlalu tinggi yo gak payu loh (tidak laku lho). Ini saja perusahan-perusahaan dan institusi biaya sewa mobil mulai dievaluasi, yang berbau transportasi lah pokoknya. Intinya semua (jenis armada) mulai yang sewa kunci, pakai driver, dan lain sebagainya. Tapi, kenaikannya untuk BBM dan maintenence saja, untuk operasional ya,” ujar dia.
Selaras, Kadiv Kemitraan dan Bisnis Asperda Jatim, Edi Santoso mengungkapkan, meski terdampak, sampai sekarang upah driver dan operasional lain belum naik. Kendati sparepart kendaraan sudah mulai naik, begitu juga dengan jasa dan perawatan.
Meski begitu, Edi memastikan tidak ada efisiensi atau pengurangan pekerja. “Tapi, kalau 2 sampai 3 bulan ke depan menurun drastis ordernya, otomatis ada efisiensi,” tutur dia.
Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan khusus perihal tersebut. Supaya, tak merugikan para pengusaha rental mobil se-Jatim.
“Tapi, pastinya kami gak tega (lakukan efisiensi), kasihan, apalagi pas pandemi COVID-19 sempat gak kerja. Kenaikan BBM saat ini sangat berdampak, di atas Rp 1.000, yo kroso (terasa), iki wis munggah, dibatesi pisan (ini sudah naik, dibatasi lagi),” kata dia.
Edi memastikan, selain tak ada efisiensi, juga tidak ada pengurangan armada. Namun, pihaknya juga tak bisa memperbaharui armada yang ada karena sejumlah faktor.
“Tidak ada perubahan (armada), tapi untuk ambil unit baru tidak kami lakukan. Jadi, kita mempertahankan mobil lama, ya gak dijual dan tidak diganti, kita mengakali dengan maintenence saja. Kita bakal lakukan hearing ke DPRD Jatim bila 2 sampai 3 bulan ke depan sekiranya mengalami kesulitan. Kalau bisa, pengusaha rental ada keringanan, baik pajak, sparepart, dan lain sebagainya,” tutupnya.